Jangan Lembek Dengan Tetangga

Untuk ke sekian kalinya, negeri tetangga kita Malaysia kembali menginjak-injak harga diri dan martabat kita sebagai bangsa dan negara yang berdaulat.Kali ini bukan kebudayaan atau masalah perbatasan kita yang diusik, namun tiga polisi Malaysia yang memerkosa seorang TKI.Biar bagaimanapun juga Pemerintah Republik Indonesia harus bertindak cepat dan tegas dalam menangani masalah TKI.

Pemerintah Republik Indonesia harus dengan cepat memanggil pulang duta besarnya di Malaysia dan harus mengusir duta besar Malaysia dari bumi Indonesia.Rakyat Indonesia sudah geram dan tidak ingin lagi harga diri dan martabat bangsa di injak-injak untuk ke sekian kali.Apa yang telah dilakukan tiga polisi malaysia tersebut terhadap TKI merupakan buntut dari lembeknya peran pemerintah dalam melindungi para TKI.

Seandainya saja pemimpin kita seberani Sukarno, Insya ALLOH tidak akan ada lagi negara yang akan meremehkan apalagi menginjak-injak harga diri dan martabat bangsa Indonesia.Tidak ada gunanya perjanjian kerja sama dengan Malaysia jika sikap dan respon pemerintah Republik Indonesia terhadap masalah TKI tidak pernah cepat dan tegas.Semoga kejadian ini menjadi yang terakhir kali dan tidak akan terulang kembali.

@GiyatYunianto

081381852400

Dukung Situs Islam

Republika, Jum'at 17 April 2015
@GiyatYunianto
081381852400

Dievaluasi Kalau Sudah Dibagi

Jakarta memang bukan kota kecil.Kota ini juga tidak pernah tidur, Jakarta merupakan kota metropolitan yang dihuni lebih dari 9 Juta jiwa.Sudah barang tentu Jakarta banyak dihinggapi masalah besar yang tidak pernah dialami kota-kota lain di Indonesia.

Masalah kesehatan penduduk miskin merupakan salah satu masalah yang menerpa Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.Biar bagaimanapun juga penduduk miskin tersebut merupakan manusia yang wajib dilayani dan diayomi oleh Pemprov DKI Jakarta.

Tidak mudah memang mengatur masyarakat miskin, namun dengan ketekunan dan kesabaran yang tinggi Insya ALLOH Jakarta akan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam menyehatkan warganya.

Sebagai pusat pemerintahan, pusat hiburan dan pusat bisnis Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Oleh karena itu sudah selayaknya APBD tersebut dikelola dengan baik untuk melayani seluruh warga yang tinggal di Jakarta.Pemprov. DKI Jakarta harus mempunyai kesungguhan dalam mengelola Kartu Jakarta Sehat bagi warga miskin Jakarta.

Agar kartu Jakarta Sehat tersebut efektif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mendata dengan akurat siapa saja warga miskin yang berhak memperoleh kartu tersebut.Jangan sampai kartu Jakarta Sehat jatuh kepada warga yang tidak berhak.

Apabila kartu Jakarta Sehat tersebut telah dibagikan, pemerintah provinsi DKI Jakarta wajib memantau dan mengevaluasi setiap harinya ke seluruh puskesmas dan Rumah sakit yang telah diajak bekerjasama .
Evaluasi wajib dilakukan agar masyarakat miskin yang telah memperoleh kartu Jakarta Sehat benar-benar terlayani dengan baik oleh puskesmas dan rumah sakit yang bekerjasama dengan pemprov.DKI Jakarta.
Kartu Jakarta Sehat merupakan program Gubernur Joko Widodo dalam usahanya menyehatkan warga miskin yang tinggal di Ibukota Jakarta.Seluruh elemen masyarakat wajib mendukung program tersebut
agar efektif dan tepat sasaran .
Semoga kartu Jakarta Sehat dapat berjalan dengan baik dan lancar agar masyarakat miskin tidak kesulitan lagi dalam memperoleh pengobatan dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.

WallohuA’lamBishowab.

@GiyatYunianto

081381852400

Tindak Tegas

Republika,Jum'at 10 April 2015
@GiyatYunianto
081381852400

Gak Memuaskan Meski Sudah Dilaporkan

Stigma lembaga DPR sebagai salah satu lembaga terkorup di Indonesia memang sudah lama melekat.Dan rakyat Indonesia sepertinya sudah “memahami” tingkah polah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat tersebut.Sudah lama rakyat Indonesia menanti perubahan perilaku para anggota Dewan agar mereka lebih peka dan dapat merasakan penderitaan rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Tindakan Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan yang memilih melaporkan nama-nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN ke Badan Kehormatan DPR juga sangat disayangkan, karena sudah berulangkali anggota DPR yang diduga bermasalah dilaporkan ke BK DPR namun hasilnya tetap tidak memuaskan.Karena sudah dapat dipastikan para anggota BK DPR juga memiliki “kepentingan” dalam mengambil keputusan.

Seharusnya Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan melaporkan nama-nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN tersebut ke KPK.Karena KPK merupakan institusi yang bebas dari segala macam kepentingan dan tidak mengenal “Reses” dalam menjalankan tugasnya.Semoga seluruh anggota DPR dapat mengubah perilakunya menjadi anggota Dewan yang gemar bekerja keras demi kepentingan rakyat dan bukan kepentingan partai atau golongan.

@GiyatYunianto

081381852400